Tanggapan Mengenai UU Cipta Kerja

-

 Larisa Endah Sasmita ( XII IPA 2 )


Soal : Berilah tanggapan mengenai UU cipta kerja, baik tanggapan dalam positif dan negatif dan kemudian bedakan dengan UU cipta kerja dari negara lain dengan UUD cipta negara Indonesia !

Pembahasan :

UU Cipta Kerja positifnya di Indonesia adalah dalam pembuatan atau pembukaan usaha dapat di lakukan dengan mudah , tanpa proses administrasi yang sulit . Sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk membuka lapangan kerja dan mudah menciptakan lapangan kerja sebanyak – banyaknya . Dampak negatif  pada UU Cipta Kerja adalah penerapan UU Cipta Kerja pada pandemic virus Covid 19 akan membuat kesulitan bagi masyarakat untuk melakukan pembukaan ladang usaha demi menciptakan lapangan kerja . Sehingga sangat tidak tepat untuk mengesahkan UU ini dengan begitu cepat melihat situasi suatu Negara yang sedang diwabahi oleh Virus Covid 19 . Dan dengan dimudahkan administrasi dalam pembukaan usaha sehingga menyebabkan investor asing akan mudah dalam membuka suatu usaha atau lapangan kerja di Indonesia , sehingga akan menimbulkan persaingan rakyat Indonesia dengan investor asing .

Perbedaan UU  Cipta Kerja Indonesia dengan Negara lain misalnya di bagian pesangon . Dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, besaran nilai maksimal pesangon yang didapatkan pekerja yang terkena pemutusan hubunga kerja (PHK) berubah dari semula 32 kali gaji menjadi sebesar 25 kali gaji.

Terkait hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia), Rosan Roeslani mengatakan, nilai maksimal pesangon yang baru tersebut masih masih lebih besar jika dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand menetapkan nilai maksimal pesangon yang didapat pekerjanya yang di-PHK hanya mencapai 10 kali gaji.

Rosan menilai, saat ini berbagai reformasi perlu dilakukan apabila Indonesia ingin menigkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Pasalnya, meski realisasi investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, angka penyerapan tenaga kerja justru mengalami penurunan .

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEPEMIMPINAN KEPAMONGPRAJAAN

-
Gambar
  ARTIKEL KEPEMIMPINAN KEPAMONGPRAJAAN Dosen Pembimbing: Florianus Aser   Oleh: LARISA ENDAH SASMITA NPP.3 2.0081 KELAS J -6 MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK FAKULTAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 2021 LATAR BELAKANG      Asal kata “pamong” berasal daribahasa Jawa “among” atau “emong” yang artinya adalah mengasuh atau membimbing atau mendidik. Dari kata among atau emong kemudian menjadi pengamong atau pengemong artinya orang yang mengasuh atau orang yang membimbing atau orang yang mendidik.      Adapun istilah “praja” berasal dari bahasa Jawa kuno yang diartikan kerajaan atau negara, misalnya Praja Ngamarto artinya Kerajaan Ngamarto atau pendovvo. Jadi secara asal kata pamong praja diartikan sebagai : 1. Pembimbing kerajaan, 2. Pengasuh negara, 3. Pendidik negara.               RUMUSAN MASALAH 1.    ...
Baca selengkapnya

TEORI TUJUAN NEGARA

-
Gambar
  By: Larisa Endah Sasmita (XII IPA 2 )       Teori   Fasisme​ Fasisme berasal dari kata “Facio” (Kelompok Politik).   Istilah Facio de cambattimento (barisan tempur) yang dipraktikkan di Italia oleh Mussolini (1883-1945). Jadi fasisme adalah sistem kediktatoran yang menempatkan negara di tangan satu orang dan melarang setiap oposisi atau perlawanan. Ciri – ciri Fasisme​ a)       Adanya kediktatoran   satu partai yang kaku​ b)       Panindasanterhadap oposisi​ c)        Menganut paham nasionalisme yang sempit​ d)       Seluruh aspek kehidupan warga negara diatur, dikontrol dan dikendalikan secara   ketat oleh pemerintah e)       Moralitas sering diabaikan demi mencapai tujuan negara fasiss​ f)         Pengaturan ekonomi sangat sentralistis​     ...
Baca selengkapnya

TUGAS TEMA HUKUM

-
 Larisa Endah Sasmita ( XII IPA 2 )         Penegakan hukum di 'Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum diantaranya yaitu : Kepolisian RI (Polri) : Sesuai dengan UU No.2 tahun 2002 pasal 13 Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hakim : Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam siding sesuai ketentuan perundang-undangan.   Advokat : Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subyek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Kejaksaan RI : Peran kejaksaan RI diatur diatur dalam UU No.16 tahun 2004 pasal 30 yaitu untuk melakukan p...
Baca selengkapnya